Wakil Bupati Tapteng Hadiri Peluncuran Indikator IPKD MCP KPK 2025
chrissauve.com)PANDAN – Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, berpartisipasi secara virtual dalam acara peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh KPK RI dan diikuti dari Ruang Rapat Garuda Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu, 5 Maret 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan kami, kunjungi halaman utama chrissauve.com.
Peluncuran IPKD MCP KPK ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci, termasuk:
- Ketua KPK, Setyo Budiyanto
- Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya
- Deputi PPKD BPKP, Raden Suhartono
- Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko
Selain itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, memberikan paparan tentang Pendidikan Anti Korupsi, dan Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto, membahas Pencegahan Korupsi pada perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Kolaborasi dan Sinergi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, dalam sambutannya menekankan pentingnya implementasi kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, menciptakan ekosistem pencegahan anti korupsi yang lebih baik, dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2024, KPK paling banyak menangani kasus korupsi di pemerintahan daerah, dengan 38% kasus terjadi di Kabupaten/Kota dan 12% di Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola di pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat penting untuk meningkatkan dan memperbaiki ekosistem pencegahan anti korupsi. Diharapkan hasil dari kegiatan MCP ini selaras dengan kondisi di lapangan, sehingga pencegahan korupsi dapat dioptimalkan.
Pencegahan Lebih Efektif daripada Penindakan
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa pencegahan adalah tindakan yang paling efektif dalam memberantas korupsi. Meskipun sering dianggap sepele karena sifatnya preventif, pencegahan memiliki dampak yang besar. KPK berharap MCP tidak hanya menjadi pusat monitoring pencegahan, tetapi juga menjadi alat untuk monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveillance (hubungan geografis), dan prevention (8 fokus area).
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, S.STP, MM, Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala BPKPAD Tapanuli Tengah, serta perwakilan dari 8 OPD yang menjadi area intervensi MCP KPK. (Zulfahmi Pulungan)
